TUTUYAN – Momentum Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menjadi ruang refleksi mendalam bagi masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Di tengah kemeriahan perayaan kemerdekaan, nasib para penambang emas tradisional atau manual di daerah tersebut dinilai masih jauh dari kata merdeka.
Hal tersebut ditegaskan oleh Tokoh Pemuda Boltim, Azkabul Agow. Menurutnya, di usia kemerdekaan Indonesia yang makin matang, warga lokal yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan rakyat justru masih dibayangi ketidakpastian hukum di atas tanah mereka sendiri.
Azkabul mengungkapkan, salah satu kendala utama yang dihadapi masyarakat adalah belum jelasnya kepastian izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kondisi ini membuat para penambang lokal terus bekerja di bawah bayang-bayang kekhawatiran.
“Masyarakat penambang lokal ini bekerja bukan untuk menimbun kekayaan atau menjadi kaya raya. Mereka turun ke lubang tambang murni demi memperjuangkan kebutuhan perut dan masa depan keluarga,” ujar Azkabul.
Pria yang akrab disapa bung Astam ini menambahkan, risiko kerja yang dihadapi masyarakat penambang sangat tinggi. Dengan peralatan seadanya dan sistem manual tanpa mengandalkan alat berat, para penambang tradisional ini mempertaruhkan keselamatan hingga nyawa setiap harinya demi mengais rezeki.
Namun, pengorbanan tersebut dinilai belum mendapat perhatian serius dari pihak pemerintah. Kehadiran negara sangat diharapkan untuk memperjuangkan serta melegalkan hak-hak penambang lokal agar mereka dapat bekerja dengan aman dan tenang di tanah kelahirannya sendiri.
Tak hanya itu, Azkabul juga menyoroti keberadaan perusahaan pertambangan emas berskala besar yang beroperasi di Boltim. Menurut pandangannya, dinamika di lapangan justru memperlihatkan kesan ketertekanan bagi penambang lokal, di mana masyarakat seolah terasing dan terintimidasi saat mengolah lahan milik mereka sendiri.
“Negara seharusnya hadir menjadi pelindung bagi rakyat kecil. Jangan sampai di era kemerdekaan ini, penambang lokal justru merasa dijajah di tanahnya sendiri oleh keberadaan korporasi,” pungkasnya.
Melalui momentum HUT RI ke-81 ini, para tokoh pemuda dan masyarakat Boltim berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah maupun pusat untuk segera merealisasikan penetapan WPR serta memberikan legalitas dan perlindungan nyata bagi penambang emas tradisional di Bolaang Mongondow Timur.(**)
