Juandri / Pewartasulut.id
BOLTIM,
Belum lama ini beredar melalui media sosial (Medsos) Kapolres Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Golfried Hasiholan Pakpahan terkait Kapolres menerima imbalan atau upeti dalam pembukaan garis polisi (police line) di lokasi pertambangan rakyat kawasan Gunung Tinggi, Desa Tobongon, Kecamatan Modayag.
Dalam postingan medsos itu menulis narasi ‘Upeti fantastis masalah selesai’
Postingan itu langsung menuai reaksi keras dari berbagai pihak.
Reaksi itu datang dari Wakil Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Sulawesi Utara (Sulut), Resmol Maikel.
Ia memastikan kabar tersebut tidaklah benar alias hoaks. Hal tersebut dinilai sebagai upaya sistematis untuk menjatuhkan nama baik Kapolres Boltim.
Bahkan dari informasi dari pemilik lahan secara tegas membantah adanya kesepakatan maupun permintaan uang dalam bentuk apa pun terkait pembukaan police line tersebut.
“Pembukaan police line oleh Polres Boltim dilakukan setelah melalui pendekatan kemanusiaan dan pertimbangan sosial. Aktivitas tambang rakyat di Gunung Tinggi menjadi satu-satunya sumber penghidupan bagi banyak keluarga,” tegas Resmol.
Dirinya menduga, isu tersebut sengaja digulirkan oleh oknum tertentu yang ingin menggiring opini publik agar lokasi tambang kembali ditutup dengan cara membuat narasi yang dibangun tidak berdasar dan berpotensi memecah belah masyarakat.
Namun begitu Resmol mengapresiasi langkah cepat dan responsif Kapolres Boltim yang turun langsung ke lapangan untuk memediasi keluarga yang bersengketa di lokasi pertambangan Tobongon.
Pendekatan persuasif tersebut dinilai berhasil meredam potensi konflik yang bisa berdampak luas terhadap stabilitas sosial masyarakat setempat.
Sementara itu, Kapolres Boltim menegaskan, pembukaan police line di lokasi tambang rakyat tersebut murni dilakukan atas dasar kemanusiaan dan kepentingan sosial.
“Pembukaan police line dilakukan semata-mata untuk kepentingan kemanusiaan, agar masyarakat penambang bisa kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tidak ada imbalan, tidak ada kepentingan pribadi,” tegas Kapolres.
Keputusan tersebut lanjut Kapolres, diambil dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap warga yang selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas pertambangan rakyat di kawasan Gunung Tinggi.
Ia juga menekankan bahwa Polres Boltim tetap berkomitmen menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
Kata Kapolres, Plpihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk tudingan tanpa dasar yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Dengan klarifikasi ini, diharapkan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Mari kita tetap menjaga kondusivitas daerah di tengah dinamika isu yang berkembang,” tandasnya.
