William/Pewartasulut.id
LANGOWAN BARAT — Sejak bulan Mei lalu, koordinasi antara masyarakat Langowan Barat bersama Lestari Foundation sebagai pihak vendor, telah berjalan intensif.
Pada media, Pada media Tio Kaat, masyarakat Langowan Barat, mengatakan pada media bahwa Seluruh aspek teknis kegiatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada saat itu dinyatakan telah selesai disusun dan disepakati bersama. Rabu, (19/08/2027).
Pihak kecamatan dan perangkat desa juga dilibatkan dalam proses tersebut, sehingga semua pihak dianggap telah memahami dan menyetujui rencana pelaksanaan yang tinggal menunggu tahap eksekusi.
Namun, situasi berubah drastis pada minggu pertama menjelang kegiatan yang dijadwalkan.
Secara bertahap, poin-poin teknis yang telah disepakati mulai diubah satu per satu tanpa pemberitahuan yang jelas kepada pihak yang sebelumnya mengkoordinasikan seluruh proses tersebut.
Rendy, yang selama ini bertindak sebagai koordinator antara Lestari Foundation dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, tiba-tiba tidak lagi dihubungi oleh pihak vendor.
Padahal, dialah yang selama ini menjembatani komunikasi dan memastikan semua kebutuhan teknis serta administrasi terselesaikan dengan baik.
Lebih ironis lagi, pemerintah kecamatan yang sejak awal terlibat dan mengetahui seluruh detail teknis kegiatan, justru mengambil sikap mencuci tangan.
Mereka seolah-olah tidak mengetahui permasalahan yang muncul, padahal semua dokumen dan kesepakatan teknis telah disampaikan dan diketahui oleh pihak kecamatan.
Hal ini menimbulkan kesan kuat adanya upaya pengalihan tanggung jawab ketika rencana yang telah disusun mulai menemui kendala akibat perubahan mendadak tersebut.
Dari sisi Lestari Foundation sendiri, pernah dinyatakan secara tegas bahwa pihak vendor tidak dapat terikat secara langsung dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program ini.
Namun kenyataannya, ketika tiba pada tahap penerimaan manfaat CSR, justru seluruh proses penanganan diserahkan kepada pemerintah.
Padahal, seharusnya masyarakatlah yang menjadi subjek utama dalam penerimaan dan pengelolaan bantuan tersebut, sesuai dengan tujuan awal program CSR yang ingin menyentuh langsung kebutuhan warga.
”Miskomunikasi memang menjadi salah satu pemicu utama kekacauan ini, namun kami mencium adanya permainan di balik layar yang tidak kami ketahui,” ujarnya
Pernyataan ini merujuk pada dugaan adanya kepentingan tertentu yang menyebabkan perubahan mendadak pada rencana yang telah matang tersebut.
Lebih jauh diungkapkan, tuntutan apresiasi yang disampaikan oleh beberapa generasi muda yang selama ini aktif mengkoordinasikan kepentingan pihak vendor dengan pemerintah, justru diabaikan begitu saja.
Padahal, peran mereka sangat krusial dalam memastikan program dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan dan menjembatani kepentingan berbagai pihak.
Generasi muda Langowan Barat dengan tegas menyatakan bahwa keinginan utama mereka bukanlah hal yang rumit.
“Yang kami inginkan hanyalah distribusi pemerataan bantuan kepada seluruh masyarakat yang berhak menerimanya, serta transparansi penuh terkait anggaran kegiatan,” tegas perwakilan generasi muda tersebut dalam pernyataan langsungnya.
Tuntutan ini bukan tanpa alasan. Bagi mereka, transparansi anggaran dan pemerataan distribusi bantuan adalah kunci utama untuk menjamin keberlanjutan program di masa mendatang.
Tanpa kedua hal tersebut, dikhawatirkan program yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat luas justru hanya dinikmati oleh segelintir pihak saja, sehingga tujuan mulia dari program CSR tidak akan pernah tercapai secara utuh.
Permasalahan ini juga mengangkat kembali narasi yang berkembang di lingkungan “kampung presiden” tentang pentingnya keberpihakan nyata kepada masyarakat akar rumput
Program yang dirancang dengan baik di atas kertas seringkali gagal di lapangan karena lemahnya pengawasan, minimnya transparansi, dan adanya praktik-praktik yang tidak sejalan dengan prinsip pemerataan.
Kasus di Langowan Barat ini menjadi bukti nyata bagaimana sebuah program yang seharusnya memberdayakan justru berpotensi menimbulkan kekecewaan mendalam di hati masyarakat.
Tidak luput dari sorotan adalah sikap pemerintah kecamatan yang dinilai cenderung selalu “melempar bola” ketika menghadapi permasalahan dalam suatu kegiatan.
Alih-alih mengambil tanggung jawab dan mencari solusi bersama, pihak kecamatan justru terlihat berusaha menjauhkan diri dari masalah, seolah-olah mereka tidak memiliki andil dalam proses perencanaan yang telah berjalan selama berbulan-bulan. Sikap ini tentu saja memperumit situasi dan membuat kebingungan di kalangan masyarakat yang menanti kepastian pelaksanaan program.
Generasi muda Langowan Barat terus menyuarakan aspirasi mereka, berharap keadilan dan transparansi dapat ditegakkan demi keberlanjutan program yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Mereka berharap, kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak bahwa setiap program yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pemerataan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.
Hanya dengan cara demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pihak vendor maupun pemerintah dapat terjaga, dan manfaat nyata dari program-program sosial dapat benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.
