William/PewartaSulut.id
Minahasa – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Manado menyelenggarakan kegiatan Temu Rakyat Sulawesi Utara.
Kegiatan yang dirancang khusus untuk mempertemukan unsur petani, nelayan, buruh, dan masyarakat adat dari berbagai wilayah, dengan tujuan utama membangun kekuatan bersama serta menyusun langkah strategis dalam menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan yang mengancam ruang hidup masyarakat.
Acara yang berpusat di Desa Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa ini berlangsung mulai tanggal 28 hingga 30 Juli 2026.
Pada hari pertama pelaksanaan, Selasa (28/7/2026), tercatat sebanyak 200 orang peserta hadir memenuhi lokasi kegiatan yang telah disiapkan panitia.
Kehadiran perwakilan dari berbagai elemen masyarakat ini menjadi bukti tingginya kepedulian serta kesadaran bersama akan pentingnya persatuan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat.
Ketua Panitia Pelaksana Temu Rakyat, Frili Omega Pantouw, dalam sambutan resminya menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah strategis untuk mempertemukan berbagai komunitas yang selama ini menghadapi tantangan serupa namun seringkali bergerak secara terpisah.
Menurutnya, persoalan yang dialami oleh satu kelompok pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat dengan kesulitan yang dirasakan oleh kelompok masyarakat lainnya.
“Tujuan kegiatan ini adalah mempertemukan komunitas masyarakat adat, petani, nelayan, dan buruh, guna membahas persoalan masing-masing yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan saling berkaitan satu sama lain,” ujar Frili.
Ia yang juga akrab disapa Mega menambahkan, saat ini semakin banyak kelompok masyarakat yang menjadi korban akibat kebijakan yang tidak berpihak, sehingga perlahan kehilangan ruang hidup yang layak.
Berbagai konsesi pertambangan, proyek reklamasi, serta alih fungsi lahan skala besar menjadi penyebab utama yang dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Utara.
“Petani, buruh, nelayan, dan masyarakat adat menjadi korban hingga tidak lagi punya ruang hidup karena konsesi tambang, reklamasi, dan banyak masalah lain hingga sangat berdampak pada kehidupan masyarakat,” tukas Mega dengan nada tegas.
Lebih jauh ia menyampaikan harapan agar pertemuan ini benar-benar dapat melahirkan ikatan solidaritas yang kokoh di antara seluruh elemen rakyat.
Kondisi Sulawesi Utara saat ini dinilai sedang berada dalam situasi yang memprihatinkan, sehingga kegiatan ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa masyarakat tidak tinggal diam dan mulai bangkit untuk merebut kembali kedaulatan atas wilayahnya sendiri.
“Sangat berharap Temu Rakyat bisa membangun solidaritas karena Sulut sedang tidak baik-baik saja, ini pun menjadi bukti perjuangan merebut kedaulatan masyarakat,” sebutnya.
Sementara itu, Direktur YLBHI-LBH Manado, Satriano Pangkey, menilai pelaksanaan Temu Rakyat ini mampu menjadi pembangkit semangat baru bagi seluruh komunitas, tidak hanya yang berada di Desa Kalasey Dua tetapi juga bagi seluruh masyarakat di Sulawesi Utara.
Ia mengingatkan bahwa wilayah ini memiliki sejarah panjang dalam hal perlawanan rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, yang harus dijadikan modal berharga untuk memperkuat posisi tawar gerakan di masa mendatang.
“Agenda ini adalah salah satu cara memaksimalkan perjuangan melalui pergerakan lokal, karena kita punya sejarah perlawanan untuk menentukan posisi tawar kita,” tegas Satriano Pangkey.
Dalam sesi khusus yang mengangkat momen perjuangan masyarakat adat, Ketua Pelaksana Harian AMAN Sulut, Kharisma Kurama, menyatakan bahwa pertemuan ini sekaligus menjadi peringatan akan panjangnya sejarah perjuangan masyarakat adat di wilayah ini.
Ia menyoroti semakin jelasnya berbagai upaya rekayasa kebijakan yang merugikan, terutama terbitnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun tanpa melibatkan partisipasi masyarakat adat.
“Semua skema manipulasi mulai terlihat apalagi dengan terbitnya RTRW tanpa melibatkan masyarakat adat. Ini penanda pemerintah tidak mengakui masyarakat padahal semuanya saling berkaitan satu dan lainnya,” ucap Kharisma.
Menurut pandangannya, rangkaian kejadian tersebut merupakan bukti nyata sikap penguasa yang mengabaikan keberadaan serta hak-hak masyarakat adat yang telah mendiami wilayah ini turun-temurun.
Oleh karena itu, melalui Temu Rakyat ini, ia mengajak seluruh peserta untuk berhenti berjuang sendiri-sendiri, melainkan mulai menyatukan kekuatan untuk memperkuat pondasi gerakan.
“Melalui Temu Rakyat tidak ada lagi yang berjuang sendiri. Mari perkuat ekonomi kerakyatan sebagai basis gerakan bersama, dan dorong kepemimpinan yang berbasiskan pada gerakan lokal,” paparnya di hadapan seluruh peserta.
Di bagian akhir pemaparannya, Kharisma melontarkan pernyataan tegas yang mewakili sikap komunitas adat yang hadir, bahwa pengakuan bersifat timbal balik. Pernyataan ini kemudian disambut tepuk tangan dan teriakan dukungan dari seluruh peserta yang hadir.
“Jika negara tidak mengakui kami maka kami tidak mengakui negara,” tegasnya.
Selama tiga hari pelaksanaan kegiatan, para peserta dijadwalkan untuk mengikuti serangkaian diskusi kelompok, bedah kasus pelanggaran hak, serta penyusunan strategi gerakan terpadu.
Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan bersama serta rencana aksi nyata yang akan dilaksanakan pasca penutupan Temu Rakyat pada tanggal 30 Juli 2026 nanti.
