BOLMONG– Pastikan kualitas bangunan dan kesiapan pelayanan hukum untuk masyarakat, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Dr. H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo inspeksi langsung pembangunan gedung baru Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, Selasa (20/10/2026).
Pembangunan gedung baru tersebut kini memasuki tahap akhir dengan progres mencapai sekitar 90 persen.
Peninjauan dilakukan di sela perjalanan dinas menuju Kotamobagu, setelah sebelumnya menghadiri agenda pengukuhan pengurus kelembagaan desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
Dalam kunjungan itu, Ferrytass didampingi sejumlah pejabat utama Kejati Sulut, yakni Kabag TU Kusbiantoro, S.Sos., S.H., M.H., Koordinator Bidang Intelijen Domo Pranoto, S.H., M.H., serta Alkaf, S.H., M.H., yang mewakili Asisten Intelijen Kejati Sulut.
Rombongan disambut Kepala Cabjari Dumoga, Prima Poluakan, S.H., M.H., di lokasi pembangunan.
Pemeriksaan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fisik bangunan, kualitas konstruksi, serta kesiapan fasilitas yang nantinya digunakan untuk mendukung operasional institusi kejaksaan dan pelayanan hukum bagi masyarakat di wilayah Dumoga Raya.
Ferrytass menegaskan, ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang profesional dan berintegritas.
“Penyediaan infrastruktur yang modern dan representatif merupakan bagian esensial dalam menghadirkan pelayanan hukum yang responsif, humanis, dan berintegritas bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 90 persen, Ferrytass juga merencanakan penjadwalan peresmian gedung baru Cabjari Dumoga dalam waktu dekat.
Pembangunan fasilitas tersebut diharapkan dapat menunjang pelaksanaan tugas kejaksaan sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap pelayanan hukum di wilayah Dumoga Raya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kejati Sulawesi Utara dalam memperkuat sarana dan prasarana penegakan hukum hingga ke daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.(**)
